Harga rumah bersubsidi buat penduduk punya pendapatan rendah (MBR) lewat sistem dana Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2019 diproyeksi naik. Akan tetapi sampai kini harga yang ditawarkan masih merujuk tahun yang lalu. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan Edy Djuwadi akui udah menyarankan kenaikan harga.
“Untuk area Kalimantan timur kritikan kami Rp 150 juta-an. Bila full finishing Rp 170 juta-an, ” tuturnya seperti diambil Kalimantan timur Post (Jawa Pos Kelompok) , Senin (28/1)
Kenaikan itu dilatarbelakangi bertambahnya harga beberapa elemen produksi. Salah satunya bahan material seperti besi, atap, serta kayu. Kenaikannya kira-kira 10 % mulai sejak pertengahan tahun yang lalu.
Disamping itu, Edy menjelaskan rumah full finishing yang ditawarkan sangat mungkin pemakai dapat langsung tempati rumah tiada keluarkan cost penambahan. Dikarenakan sampai kini, kastemer yang mau tempati acapkali merogoh kocek penambahan untuk finishing. “Dengan terdapatnya kenaikan itu, penambahan cost telah termasuk juga dalam KPR, ” tuturnya.
Dia menjelaskan, rata-rata cost penambahan yang dikeluarkan kastemer untuk meraih rumah full finishing kira-kira Rp 20 juta-an. Itu pula yang membuat optimis, kenaikan itu tak kan memberatkan.
Sebaliknya, memberikan keuntungan kastemer. Lebih mulai sejak dua tahun paling akhir, permohonan rumah bersubsidi bertambah naik.
Diterangkan, selama 2018, REI Balikpapan sukses membuat sekitar 5 ribu rumah datang dari delapan pengembang. Tahun ini, dicanangkan bisa membuat dalam jumlahnya yang sama.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) Asosiasi Perumahan serta Permukiman Semua Indonesia (Apersi) Kalimantan timur Sunarti mengemukakan, kritikan Apersi harga rumah naik jadi Rp 153 juta. Tetapi belum tahu berapakah harga yang akan diputuskan. “Sampai saat ini kami pula masih tunggu aturan yang baru, ” tuturnya.
Read More : harga material
Seirama, kritikan itu mengatur naiknya beberapa elemen produksi. Seperti material yang telah naik 20 % mulai sejak April 2018 kemarin. Itu punya arti, sebelum pemerintah menentukan kenaikan harga, kastemer konsisten beroleh aturan harga yang berlaku tahun 2018, ialah Rp 142 juta.
Ya, mulai sejak program satu juta rumah murah bergulir 2015 lalu, harga rumah bersubsidi alami koreksi tiap-tiap tahun. Dengan kenaikan 4 % sampai 5 %. Pada 2015, harga rumah bersubsidi area Kalimantan timur di bandrol Rp 121 juta dengan bunga credit 5 %.
Seterusnya 2016, harga rumah bersubsidi naik jadi Rp 128 juta, lalu 2017 naik jadi Rp 135 juta serta Rp 142 juta periode 2018. Terdapatnya kenaikan harga dikehendaki tingkatkan semangat pengembang membuat rumah. Ditambah lagi, harga tanah serta material bertambah tiap-tiap tahunnya.
Di sebutkan, selama 2018, realisasi pembangunan rumah buat MBR oleh Apresi DPD Kalimantan timur sekitar 16 ribu dari 38 ribu yang dicanangkan. Diciptakan oleh 71 anggota. Pembangunan rumah paling banyak menyebar di Berau, Paser, Samarinda lalu Balikpapan.
Diterangkan, lambatnya pembangunan terhalang beberapa aspek. Salah satunya perizinan pembukaan area membuat perumahan. “Karena tata area belum memberi dukungan peningkatan perumahan, ” bebernya.
Rintangan seterusnya, ialah rendahnya tingkat rumah kastemer yang udah beroleh sarana KPR. Meski sebenarnya Aturan Menteri PUPR Nomer 20/PRT/M/2014 menyebutkan jika rumah FLPP tak dihuni, jadi sarana bunga murah hasil subsidi pemerintah akan dicabut.
Gara-gara kurangnya sarana itu, banyak penduduk yang tunda beli rumah. Keadaan itu seketika mempengaruhi apresiasi pengembang membuat rumah. Biarpun demikian, faksinya berkemauan untuk memburu pembangunan unit. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 50 ribu unit pembangunan rumah yang dicanangkan pada 2019 ini. Pergerakan penambahan itu karena project pembangunannya menebar ke tiap tiap wilayah.
